oleh

Meme Puan Maharani Berbadan Tikus, PDIP Khawatir Ada Kelompok Manfaatkan BEM UI

Editor:

JAKARTA, Jendela Satu— Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menanggapi unggahan BEM UI terkait meme Puan Maharani berbadan tikus.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI mengungkapkan bahwa ia khawatir BEM UI dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berkegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik.

“Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM-UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik. Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik-solutif. Menantang diskusi dan debat yang rasional-argumentatif. Bukan mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokoknya,” katanya seperti dilansir dari detik, Jum’at, (24/03/2023).

Baca Juga:  Patroli Kawal Hak Pilih, Panwaslu Kecamatan Bulupoddo Ungkap Ada Temuan

Politisi berdarah Tionghoa asli Indonesia ini juga menambahkan sebelum mengerjakan Perppu Cipta Kerja menjadi UU,  DPR melalui Badan Legislasi DPR telah menyerap aspirasi pihak yang relevan.

“Sejumlah guru besar dilibatkan untuk melakukan asesmen akhir, termasuk guru besar dari UI,” ujarnya.

Menurutnya, langkah taktis selanjutnya untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan (unwanted effects) dari UU Ciptaker, harus dibangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan.

Baca Juga:  Wabup Sinjai Lepas Jemaah Umroh Rama Wisata

“Kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan. Di F-PDIP sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode omnibus,” pungkasnya.

Telah diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengunggah meme Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani berbadan tikus di media sosialnya pada Rabu, (22/03/2023).

Baca Juga:  Kafilah Sinjai Timur Sabet 11 Juara di MTQ

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kritik dan protes kepada DPR RI yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi UU DPR pada 21 Maret 2023 lalu.

Komentar