SINJAI, Jendela Satu— Pembangunan disetiap daerah sudah menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah.
Hal ini bisa berjalan maksimal bila pengelolaan anggarannya terbuka, transparan dan bertanggung jawab.
Walau hal tersebut masih terbilang jarang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia.
Seperti di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sebuah daerah yang bertajuk Bumi Panrita Kitta ini, masih menuai sorotan hingga saat ini, terutama dalam pengelolaan daerah.
Tertutupnya akses informasi mengenai pembangunan, dan pelayanan publik, terlebih Kabupaten Sinjai belakangan ini ramai dibicarakan terkait hutang di masa kepemimpinan Seto-Kartini, hingga saat ini menjadi beban Penjabat (Pj) Bupati baru.
Tentu polemik tersebut menimbulkan polemik dan pertanyaan publik.
Seperti yang disampaikan oleh penggiat sosial dan demokrasi, Ancha Mayor yang dikenal aktif dan kritis.
Dirinya mendesak Pj. Bupati Sinjai, T. R Fahsul Falah, untuk membongkar kebobrokan keuangan daerah Bupati, sebelumnya, yakni Andi Seto Asapa.
Lantaran menilai terjadi indikasi korupsi penyelewengan anggaran pada APBD Sinjai.
“Hal ini terungkap adanya beberapa indikasi di antaranya tidak dibayarkannya honor, pembengkakan anggaran tiket pesawat, insetif petugas keagamaan, ADD yang tidak dicairkan,” tegas Ancha Mayor. Minggu, (5/11/2023).
Olehnya itu, Ancha Mayor mendesak Pj. Bupati untuk merekomendasikan kepada BPK agar turun melakukan audit investigasi.
“Ini warisan Bupati sebelumnya yang merugikan rakyat Sinjai. BPK harus ambil sikap,” kuncinya.
Komentar