SINJAI, Jendela Satu— Terkait polemik Pilkades di Sinjai yang mengharuskan wajib vaksin bagi masyarakat yang ingin mencoblos, mendapat berbagai komentar. Sabtu, (05/03/2022).
Salah satunya dari Anggota DPRD Sinjai dari Komisi I, Muhammad Wahyu. Ia juga angkat bicara terkait polemik ditengah masyarakat.
“Tidak ada di Peraturan Daerah (Perda) maupun di Peraturan Bupati (Perbup) terkait wajib vaksin, jadi untuk pemilihan pilkades harus berdasar regulasi yang sudah ditetapkan,” katanya.
Lebih lanjut, Wahyu yang merupakan Partai Golkar, mengaskan tetap berdasarkan Perda dan Perbup.
“Apa lagi ini sudah di Rapat Dengar Pendapatkan (RDP) juga di DPRD terkait surat edaran Sekda dan sangat jelas penjelasan pemerintah waktu RDP bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan vaksin bagi pemilih. Jadi kalau ada penyataan pak Bupati kalau pemilih di wajibkan vaksin, artinya pemerintah hari ini tidak konsisten,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai, A. Hariyani Rasyid mengaku telah mensosialisasikan hal tersebut kepada 54 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Hariyani saat rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Sinjai yang dipimpin langsung Bupati Andi Seto Asapa di Gedung Pertemuan.
“Kami telah memassifkan sosialisasi kepada 54 desa yang mengikuti Pilkades Serentak untuk mengikuti dan menyukseskan percepatan vaksinasi,” katanya.
Hal itu dilakukan sebagai wujud percepatan vaksinasi di Kabupaten Sinjai sehingga dapat terbentuk kekebalan kelompok atau ‘Herd Immunity’ dalam menangkal Covid-19.
“Jadi selain untuk menjaga kekebalaan tubuh, vaksinasi ini penting dalam menyukseskan Pilkades yang akan dilakukan secara serentak di Kabupaten Sinjai,” kuncinya.
Komentar