SINJAI, Jendela Satu— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Muhammad Naim, menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sinjai, di Aula Kantor KPU Sinjai, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Rabu, (29/06/2022).
Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sinjai Muhajir melakukan kunjungan bersama dengan pengurus DPD Partai Gelora lainnya.
Kedatangan Ketua DPD partai Gelora beserta rombongan disambut baik oleh ketua KPU Sinjai Muhammad Naim, ia berharap kunjungan ini bisa menjadi ajang untuk bertukar informasi terkait persoalan Pemilu Tahun 2024.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua bersama Pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Sinjai sebagai salah satu partai baru yang berinisiatif untuk berkunjung dan bersilaturrahim ke KPU Sinjai dan mudah-mudahan hari ini kita bisa sharing informasi terkait kepemiluan utamanya pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk Pemilu Tahun 2024,” tutur Muhammad Naim.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sinjai, Muhajir merasa bersyukur dan berterima kasih atas sambutan yang baik dari KPU Sinjai.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ketua dan seluruh jajaran KPU Sinjai yang sudah memberikan sambutan yang baik kepada rombongan Pengurus DPD Partai Gelora yang sempat hadir pada hari ini untuk audiensi dan bersilaturrahim,” kata Muhajir.
Lebih lanjut, Muhajir juga menjelaskan tujuan dari kunjungan Pengurus Partai Gelora ke KPU Sinjai selain untuk bersilaturrahim dan memperkenalkan diri sebagai partai baru.
“Selain bersilaturrahim, kami juga bermaksud untuk bertukar informasi mengenai regulasi pendaftaran dan verifikasi partai politik (Parpol) baru serta kami juga ingin memberikan isyarat kepada masyarakat bahwa Partai Gelora sudah siap untuk ikut berkontribusi,” tandasnya.
Dalam prosesi audiensi tersebut, Muhammad Naim menjelaskan mengenai tahapan awal verifikasi faktual partai politik.
“Adapun beberapa persyaratan awal adalah tahap verifikasi administrasi Parpol dengan mendatangi Kantor/Sekretariat Parpol untuk dilakukan verifikasi terhadap Ketua, Sekretaris, Bendahara, Status Kantor dan Keterwakilan perempuan sebesar 30 persen,” pungkasnya.
Komentar