SINJAI, Jendela Satu— Anggaran stunting di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, diduga tidak tepat sasaran.
Diketahui, Sinjai, mendapatkan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 6,5 Miliyar Rupiah.
Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ini melalui kas Negara Pemerintah Kabupaten Sinjai dikhawatirkan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, juga diduga anggaran stunting yang dibagi disejumlah OPD di Pemerintahaan Kabupaten Sinjai ini akan menjadi lahan keuntungan bagi sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawan.
Dari angka anggaran sebesar Rp. 6.5 Milyar rupiah ini Pemkab Sinjai membagi anggaran stunting tersebut salah satunya Dinas Komunikasi, Informasi adan Persandian Sinjai.
Dikabarkan Diskominfo Sinjai akan dihabiskan anggaran stunting tersebut untuk pembenahan sistem elektronik seperti stasiun radio dan TV
Hal tersebut ditanggapi oleh warga, Hamid. Ia mengatakan bahwa jika anggaran stunting tersebut tidak diawasi dengan ketat maka anggatan miliyatan itu tidak akan tepat sasaran.
Bahkan kata Hamid, anggaran tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan pribadi para pejabat.
“Kami berharap anggaran untuk masyarakat itu terkait program stunting ini harus tepat sasaran untuk perbaikan gizi seperti perintah Presiden,” katanya. Jumat, (17/11/2023).
Anggaran penanganan stunting yang dikucurkan Diskominfo Sinjai diduga akan disalahgunakan.
Dana yang diperuntukkan untuk penanganan stunting itu malah disinyalir dialihkan untuk pemeliharaan fasilitas radio dan Sinjai TV.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Diskominfo Sinjai mendapat anggaran penanganan stunting senilai Rp. 200 juta.
Anggaran tersebut akan digunakan sesuai tupoksi Diskominfo Persandian untuk melakukan kampanye tentang stunting di tengah masyarakat.
Kabar pengalihan anggaran ke pemeliharaan fasilitas radio dan Sinjai TV ini pun menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Rumor kurang sedap tersebut bahkan menjadi preseden buruk bagi TR Fahsul Falah yang belum cukup dua bulan menjabat sebagai Pj. Bupati di Sinjai.
Alasannya karena anggaran tersebut seyogyanya digunakan untuk menekan angka stunting. Terutama dalam meningkatkan gizi terhadap penderita stunting. Malah dialihkan untuk kegiatan lain.
“Pihak penegak hukum harus mendalami, apakah anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya atau tidak, kami minta jangan main-main soal anggaran, apalagi terkait anggaran sosial,” kuncinya.
Komentar