MAKASSAR, Jendela Satu— Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Sulawesi Selatan dan Barat mengecam keras insiden penghadangan dan intimidasi terhadap massa aksi HMI MPO Cabang Sinjai yang terjadi saat pelaksanaan aksi demonstrasi di Kabupaten Sinjai.
Aksi yang mengangkat isu polemik pembangunan pabrik porang, dugaan mafia BBM, aktivitas galian C ilegal, serta pungutan liar di tubuh Polres Sinjai tersebut justru dihadapkan pada tindakan penghadangan oleh sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) saat massa aksi bergerak menuju titik awal. Dalam insiden tersebut, massa aksi bahkan hampir mengalami tindakan kekerasan fisik.
Ketua BADKO HMI MPO Sulselbar, Muhammad Ahyar, menilai kejadian ini sebagai bentuk nyata ancaman terhadap demokrasi lokal serta kegagalan aparat kepolisian dalam menjamin keamanan dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Muhammad Ahyar menyoroti minimnya pengamanan dan absennya langkah preventif dari Polres Sinjai, sehingga massa aksi berada dalam kondisi terancam oleh kelompok yang diduga memiliki kepentingan terhadap isu yang disuarakan, khususnya aktivitas galian C ilegal.
“Penghadangan dan intimidasi ini bukan peristiwa biasa. Ini adalah bentuk pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa. Oleh karena itu, kami menilai Kapolres Sinjai gagal menjalankan fungsi perlindungan dan pengamanan,” tegas Muhammad Ahyar.
Atas dasar tersebut, Ketua BADKO HMI MPO Sulselbar secara tegas mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk mencopot Kapolres Sinjai dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Sinjai, termasuk pemeriksaan etik oleh Divisi Propam Polri.
BADKO HMI MPO Sulselbar juga menegaskan bahwa dugaan pembiaran terhadap kelompok yang melakukan intimidasi harus diusut secara transparan, dari beberapa sumber yang diterima diduga adanya keterlibatan Kapolres dalam kasus tamanang galian C, sehingga kami berharap Kapolda mengutus propam untuk menyelidiki lebih dalam siap oknum yg membekingi beberapa aktivis melawan hukum di kabupaten Sinjai, guna memastikan tidak adanya keberpihakan aparat terhadap kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum.
Muhammad Ahyar menegaskan, apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, maka HMI MPO Sulselbar siap melakukan konsolidasi organisasi dan menggelar aksi lanjutan di tingkat provinsi sebagai bentuk perlawanan terhadap pembungkaman demokrasi.
“Demokrasi tidak boleh disandera oleh intimidasi.
Kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap daerah,” tutup Muhammad Ahyar.
Komentar