oleh

HMI Tak Diundang RDP Hingga Layangkan MOSI Tak Percaya, Komisi I DPRD Sinjai: Aspirasinya Sudah Diketahui

Editor:

SINJAI, Jendela Satu— Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Fachriandi Matoa, angkat bicara persoalan RDP terkait insiden yang terjadi di Puskesmas Bulupoddo.

 

Diketahui sebelumnya, Insiden yang terjadi di Puskesmas Bulupoddo berbuntut panjang.

 

Pasalnya, HMI Cabang Sinjai yang membawa aspirasi di DPRD, tidak dihadirkan dalam RDP.

 

Karena tak dihadirkan, HMI Cabang Sinjai, melayangkan mosi tidak percaya kepada DPRD Sinjai.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Fachriandi Matoa, mengatakan aspirasi tersebut pihaknya sudah melakukan tindak lanjut.

Baca Juga:  Resmi Menjabat Kapolres Sinjai, HMI Tantang AKBP. Fery Nur Abdullah Berantas Tambang Ilegal

 

“Kami sudah tindaklanjuti lanjuti bersama Dinkes, seluruh Kepala Puskesmas, dan Pemda,” katanya.

 

Saat ditanya kenapa tidak mengundang HMI Sinjai dalam RDP, Fachriandi menjawab aspirasinya sudah diketahui.

 

“Aspirasi sudah kami ketahui. Sebagaimana pembawa aspirasi menyampaikannya ke DPRD,” pungkasnya.

 

 

 

HMI Sinjai Layangkan Mosi Tidak Percaya ke DPRD Sinjai

 

 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai, melayangkan Mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sinjai. Rabu, (11/02/2023).

Baca Juga:  Kesehatan Jiwa Jadi Perhatian Dinas Kesehatan Sinjai

 

Pasalnya, DPRD Sinjai, menggelar RDP terkait insiden yang terjadi di Puskesmas Bulupoddo, namun pihak pembawa aspirasi (HMI Sinjai) tidak diundang.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Sinjai, Erdhin Hidayat.

 

Erdhin, mengungkapkan pihaknya menduga DPRD Sinjai memiliki misi terselubung di balik pemerintahan.

 

“Kami menganggap DPRD Sinjai sengaja tidak mengundang HMI selaku pembawa aspirasi, karna dianggap ingin memangkas isu yang kami aspirasikan sehingga ini menjadi indikasi awal kami bahwa (oknum) DPRD Sinjai, mempunyai hubungan special dengan dinas kesehatan bahkan mungkin di Puskesmas Bulupoddo,” ungkap Erdhink.

Baca Juga:  Tahun 2022, Program 1000 Rupiah Kapolres Sinjai untuk Bantu Sesama Capai 154 Juta

 

Lebih lanjut dirinya menganggap lembaga DPRD selaku lembaga Negara yang notabenenya wakil rakyat dan menjadi garda terdepan ketika ada masalah yang terjadi di tengah masyarakat justru hari ini memperlihatkan sebuah proses pembiaran.

 

“Artinya DPRD Sinjai, tidak menginginkan kasus tersebut selesai kami meragukan DPRD sinjai sebagai tempat mengadu nya masyarakat (mosi tidak percaya) ke DPRD sinjai,” pungkasnya.

 

 

 

Komentar