oleh

Petani di Sinjai Akan Dapat Bantuan 2.7 Milyar

Editor:

SINJAI, Jendela Satu– Tak jauh berbeda dengan sektor pembangunan lain, di sektor pertanian juga menjadi fokus utama yang dikembangkan, mengingat luasnya potensi lahan  pertanian yang dimiliki masyarakat.

Pembangunan di sektor ini dinilai sangat penting untuk  memenuhi kebutuhan pangan di Daerah dan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.

Di tahun 2023 ini, berkat upaya Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa, yang intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, para petani akan mendapatkan bantuan senilai Rp 2,7 miliar.

Baca Juga:  Knalpot Racing Marak Digunakan di Sinjai

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sinjai, Kamaruddin, Minggu, (12/3/2023) mengutarakan bahwa Bupati ASA intens melakukan kunjungan ke berbagai Kementerian dan Lembaga sejak memimpin Sinjai.

“Alhamdulillah berkat komunikasi atau lobi yang dilakukan Pak Bupati sehingga bantuan ini bisa kita peroleh, kami mengusulkan dan alhamdulillah disetujui oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Bantuan senilai Rp 2,7 miliar itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdiri dari, 1 unit UPH Hortikultura senilai Rp 130 juta, 2 unit RMU mesin senilai Rp 700 juta, dan 2 unit bangunan RMU senilai Rp 400 juta.

Baca Juga:  Pj Bupati Sinjai Kunjungi Mahasiswa UIAD yang Putus Pendidikan Gegara Pembayaran SPP

Selain itu, 6 unit mesin perontok padi senilai Rp 150 juta, 2 unit mesin pemipil jagung senilai Rp 50 juta, 48 unit Cultivator senilai Rp 960 juta, dan 26 unit pompa air senilai Rp 390 juta.

Sementara itu, Bupati ASA mengatakan bahwa bantuan tahun ini berupa sarana dan prasarana pertanian untuk digunakan saat pra dan pasca panen dengan nilai Rp 2,7 miliar dari Kementerian Pertanian.

Baca Juga:  Pemkab Sinjai Salurkan Bantuan untuk Masyatakat Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Luwu

“Usaha yang kita lakukan di pusat membuahkan hasil, bantuan demi bantuan masuk ke Daerah kita karena komunikasi yang kita lakukan di pusat terutama di Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ,” kata Bupati lulusan Magister Hukum di Monash University Australia ini.

Komentar