oleh

Suara Partai Diduga Ditilap Caleg, Bawaslu Diminta Jangan Tutup Mata

Editor:

SINJAI, Jendela Satu— Rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, disoal.

Pasalnya, penyelenggara Pemilu yakni KPPS TPS 1 Kelurahan Balangnipa, diduga ada kecurangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh saksi Partai Golkar Sinjai nomor 8, Bahar.

Bahar menduga ada kejanggalan pada saat perhitungan di TPS 1 Keluarahan Balangnipa.

“Kami merasa dirugikan dari hasil tekhnis dimana terjadinya pemalsuan tanda tangan KPPS pada kertas C plano hasil rekapitulasi,” kata Bahar. Jumat, (23/2/2024).

Baca Juga:  Polisi Ungkap Kronologi Balita 3 Tahun Meninggal Terapung di Pinggir Laut Pulau Sembilan Sinjai

Lanjut Bahar, bilang selain itu juga terdapat kejanggalan jumlah suara dari salah satu Caleg DPRD Sinjai Dapil I.

“Dimana diduga memindahkan suara partai sebanyak 10 poin menjadi suara pribadi,” ucapnya.

Menurut Bahar, hal tersebut dengan ada beberapa kejanggalan terdapat delik pidana dugaan konspirasi yang massif dan sistematis untuk meraih suara terbanyak.

“Kami dari pihak Caleg Golkar no urut 8 merasa dirugikan dikarenakan prilaku KPPS tersebut dan diduga ada persekongkolan dengan salah satu caleg tertentu,” ujarnya.

Baca Juga:  SIGAP Optimis Menangkan Ganjar Pranowo di Sinjai, Target 60% Suara

Bahar meminta Bawaslu Sinjai, melakakukan pengawasan yang ketat dalam proses Pemilu ini.

Selain itu, Bahar juga meminta dengan tegas Bawaslu Sinjai mengeluarkan rekomendasi PSU untuk TPS 1 Balangnipa.

“Secara tegas, kami meminta kepada Bawaslu Sinjai bersikap adil untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Balangnipa Kabupaten Sinjai,” tandasnya.

“Selain itu diduga adanya Pemilih tidak memiliki KTP atau e-KTP serta tidak terdaftar dalam pemilihan tetap atau daftar pemilihan tambahan bahkan pemilih luar negara republik Indonesia,” tambahnya.

Baca Juga:  Fakta Adu Mulut Dengan Satpam RSUD Sinjai, Ternyata yang Diloloskan Masuk Petugas Kamar Operasi

Berdasarkan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 372 menyebutkan persyaratan untuk melaksanakan PSU

“PSU Pemilu adalah proses pemungutan suara yang diulang karena beberapa alasan yang krusial dimana kami merasa dirugikan,” pungkasnya.

Komentar