SINJAI, Jendela Satu— Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, dr Emmy Kartahara Malik, menanggapi dugaan tidak keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dalam menangani stunting dan gizi buruk.
Bahkan kata dia, angka prevalensi stunting yang mengalami peningkatan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tidaklah mutlak.
SKI dan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sama diakui.
“Kita juga memiliki data tersendiri melalui e-PPGBM. Jadi data SKI tidak bisa langsung disimpulkan. Saya tidak bilang tidak benar yah!, tapi saya bilang tidak mutlak, karena kami juga punya e-PPGBM yang bersentuhan langsung ke sasaran,” katanya, Selasa (06/08/2024).
Meski diakui data stunting di Sinjai periode Februari-Juni 2024 meningkat, namun data SKI dan e-PPGBM cukup berbeda.
Disisi lain, ia menyampaikan pihaknya terus berupaya menurunkan angka stunting, diantaranya pemberian makanan tambahan kepada Ibu hamil KEK, dan pemberian makanan tambahan kepada balita.
Selain itu, upaya penyuluhan atau edukasi kepada para orang tua, terutama pola asuh anak dan pemberian makanan bagi anak (PMBA).
Dikatakannya, dugaan pembiaran stunting ini muncul setelah mencuatnya berita tentang balita atas nama AK dan IK yang berdomisili di Dusun Ambi, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat.
Bahkan ada yang menilai tidak seriusnya Dinkes Sinjai dalam hal pengelolaan Dana Insentif Fiskal (DIF).
“Perlu saya tekankan, penanganan stunting harus ditanggulangi bersama-sama, baik pemerintah dan masyarakat. Juga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sinjai memiliki kewajiban dalam menanggulangi bersama,” ujarnya.
Terkait kondisi dua balita kembar AK dan IK, dr Emmy menyebut secara umum dari laporan petugas disimpulkan bahwa perkembangannya baik dan aktif.
Status gizi terakhir di bulan Juli 2024 memiliki BB/TB (Gizi Baik), dan TB/U (Pendek). Sebelumnya, pernah mendapatkan PMT Lokal akhir 2023 berupa bantuan susu Chill Go dan Vitaplex dari puskesmas hingga mengalami kenaikan BB dan TB.
Bahkan kata dia, petugas gizi dan Pj Dusun Ambi rutin berkunjung untuk diberikan penyuluhan dan PMT Biskuit.
“Memang di 2023 lalu orang tuanya jarang membawa anaknya ke posyandu karena kewalahan membawa ke 3 anaknya, tetapi dengan edukasi oleh kader posyandu dan petugas kesehatan di 2024 sudah lebih rajin membawa anaknya ke posyandu,” terangnya.
dr Emmy menambahkan, kasus stunting harus diselesaikan ibaratnya dari hulu sampai ke hilir. Artinya kasus stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan saja.
Dinas kesehatan hanya menangani beberapa persen, dan secara spesifik mengarah kepada balitanya untuk perbaikan gizinya, sehingga bisa bertumbuh dan kembang secara baik.
“70 persennya berasal dari non kesehatan, seperti lingkungan, sumber air, pola asuh orang tua, sanitasi, termasuk pendapatan juga harus diperbaiki, dengan pendapatan yang cukup, maka gizi sang anak juga akan tercukupi,” tutupnya.
Komentar