oleh

Aktivis Klaim yang Paling Merusak Bumi Adalah Pemerintah

Editor:

SINJAI, Jendela Satu— Hari Bumi atau Earth Day diperingati setiap tanggal 22 April 2022. Pada hari ini, para aktivis lingkungan mengajak semua orang di Bumi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan beradaptasi dengan cara hidup yang lebih ramah lingkungan.

Hari Bumi 22 April 2022 mengambil tema “Invest in Our Planet” atau Investasi di Planet Kita dengan sub tema “Nature in the Race to Zero” atau Alam dalam Perlombaan Menuju Nol.

Pada momentum ini, Aktivis Lingkungan, Burhan SJ, menyampaikan setiap hari adalah Hari Bumi.

“Setiap hari adalah Hari Bumi, sebab, kita hidup di sini, kita makan dan melangsungkan keturunan di sini,” kata Aktivis Lingkungan asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ini.

Lanjut Burhan SJ, kalaupun bicara tentang kerusakan bumi, dirinya berfikir yang paling merusak bumi adalah pemerintah

“Kalau kita berbicara kerusakan bumi,
saya pikir yang paling merusak bumi adalah pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga:  Sekda Tekankan Usulan Mengacu pada Program Prioritas pada Musrenbang RKPD 2025 Tingkat Kecamatan Tellulimpoe

Pasalnya kata Burhan SJ, hanya pemerintah yang punya kuasa memberikan izin pada perusahaan dan itu yang paling merusak, lalu dibungkus dengan slogan buang sampah pada tempatnya seolah penyebab semua adalah masyarakat.

“Padahal industri besar, tambang, alih fungsi lahan adalah bukti nyata perusakan bumi akibat eksploitasi perusahaan besar,” ungkapnya.

Lanjut Burhan SJ, pemerintah jagan terpaku pada Hari Bumi semata untuk sosialisasi perbaikan lingkungan.

“Seharusnya setiap saat bumi harus diinstruksikan untuk dijaga sebab kita hidup di sini,” tandasnya.

Baca Juga:  Air Sudah Surut, Jalan Panaikang-Patalassang Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Kalau pemerintah betul-betul serius tangani lingkungan demi kelangsungan bumi, lihat cara Severn Suzuki (1992) saat presentasi di PBB atau gerakan Greta Thunberg di Swedia (2018) menggerakkan 105 negara menolak kerusakan bumi.

*Saya berharap pemerintah berhenti memberikan izin pada perusahaan yang berdampak buruk pada lingkungan. Sebab saya juga yakin pemerintah tidak punya solusi mengembalikan hutan Kalimantan, Papua, Sumatera yang kini telah hilang selamanya,” kuncinya.

Komentar