OPINI, Jendela Satu— Pendidikan masih menjadi polemik di Indonesia, mengingat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di tingkat dunia merangsang semua negara untuk meninjau ulang sistem pendidikan yang dianutnya.
Demikian halnya di negeri ini, di mana salah satu landasan filosofis pendidikan di negeri ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perihal pentingnya pendidikan sebagai syarat mutlak bernegara, sehingga tak jarang negara di dunia menjadikan hal tersebut sebagai program prioritas pemerintah yang diselenggarakan dengan sistem yang ketat dan anggaran yang lumayan besar.
Akibat dari terbelakangnya negeri ini dalam dunia pendidikan, sehingga nyaris setiap tahun anggaran pendidikan digenjot demikian besar. Bahkan anggaran pendidikan tahun 2021 masih kisaran Rp 550 triliun. Namun, nominal tersebut tentu naik dari tahun ke-tahun, bahkan pada tahun ini, 2022. Anggaran pendidikan sudah mencapai Rp 621,3 triliun atau 20 persen dari akomodasi APBN, menakjubkan.
Mengingat dunia pendidikan tentu membawa kita pada bayangan Vietnam, atau Finlandia, negara dengan tingkat literasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di mana Finlandia dengan alokasi anggaran yang nyaris tidak masuk akal, yakni hanya 15 persen dari APBN.
Tetapi, dengan kesungguhan negera yang memiliki 6 juta penduduk itu membangun sumber daya manusia membuktikan pada dunia, bahwa pendidikan sejatinya adalah mencerdaskan, bukan mengakumulasi keuntungan demi kekayaan materi.
Sementara di Indoneisa, beberapa hasil survei menyebutkan lemahnya kualitasn pendidikan yang diterapkan. Seperti hasil survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, di mana Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.
Lalu bagaimana Indonesia akan membendung laju teknologi, tanpa amunisi yang cukup. Atau ia akan menarik diri dari Sustainable Development Goals(SDGs) yang dinobatkan sebagai jembatan menuju 2030 dengan kehidupan tanpa kemiskinan, pengangguran dan kejahatan.
Mengacu pada realita yang tak mungkin bisa direkayasa, kesadaran publik akan lemahnya semangat pendidikan kian menyebar menimbulkan stigma baru yaitu hilangnya kepercayaan pada negara.
Bila menelisik lebih jauh di lapangan, kita akan dipertemukan dengan fakta-fakta menyakitkan. Di mana ribuan pemuda rela terkoyak batinnya lantaran menganggur, lusinan
Mahasiswa yang meninggalkan orang tua mereka lalu merantau keluar daerah, membiarkan jiwanya tersiksa karena rindu, demi pendidikan berkualitas diharapkan. Tetapi nyatanya, yang ditemukan hanyalah sampah.
Ketika seorang dosen lebih mengutamakan gaji daripada pengabdian, di saat mereka lupa tugasnya sebagai manifestasi Tuhan untuk menyampaikan pengetahuan pada manusia lainnya.
Tak heran bila banyak yang mengulik pendidikan di Indonesia, seperti Rocky Gerung dalam salah satu rekaman audio visualnya mengatakan watak feodalisme di negeri ini masih sangat kental dan itu tergambar jelas di kampus-kampus.
Bahkan tak tanggung-tanggung para pemikir sekelas Paulo Feire dalam karyanya berjudul Pendidikan Kaum Tertindas mengupas gaya pendidikan seperti di Indonesia, merupakan lahan subur menanamkan saham bagi pelaku bisnis, ia sebut sebagai pendidikan gaya bank.
Hal tersebut juga dikupas oleh penulis Indonesia, sebut saja Eko Prasetyo melalui tulisannya yang tajam pada buku Orang Miskin Dilarang Sekolah. Baginya pendidikan di Indonesia cenderung kapitalistik seolah mendesain para pelajar hanya demi kepentingan industri.
Ada ratusan buku yang bisa dijadikan referensi mengenai bobroknya sistem pendidikan di Indonesia, bisa menjadi acuan bagi mereka yang menyembah kekuasaan dan menolak takjub pada kenyataan yang bertentangan dengan fungsi dan tujuan negara.
Belum lagi tentang aktivitas akademik, di mana praktek-praktek otoriter klasik masih dengan mudah dijumpai. Dosen seolah menjadi Tuhan di dalam ruangan, selalu benar dan marah bila dikritik. Tak ayal Soe Hok Gie pernah mengatakan, kalau guru bukan dewa yang selalu benar dan murid bukan kerbau yang selalu salah. Perihal gaya dan metode pendidikan ternyata tak banyak berubah.
Bila membuka internet lalu menulis kata kunci, mahasiswa protes di D.O, maka kita akan menemukan begitu banyak berita mengenai isu tersebut. Artinya, sejauh ini kampus masih seperti orde baru. Anti kritik dan lemah aktualisasi intelektual.
Hal ini berlaku hampir di semua Perguruan Tinggi di Indonesia, di mana dosen seolah kehilangan isi kepala sehingga tidak mampu mencerminkan watak demokratis sebagaimana Rousseau katakan, demokrasi adalah buah segar tetapi hanya lambung sehat yang mampu mencerna.
Dari bobroknya sistem pendidikan di kampus, menjadikan mahasiswa kehilangan identitas dan hanya sibuk mengejar IPK. Seolah predikan penilaian tersebut menjamin kelayakan hidup seorang pelajar. Di sisi lain, kekacauan sosial, keretakan bangsa.
menurunnya nilai moral, pelanggaran HAM, degradasi ekologi, menjadi hal yang terabaikan oleh mahasiswa.
Padahal para pendahulu kita telah menitik beratkan beban masa depan bangsa ini ke punggung revolusioner para pemuda, terutama mahasiswa. Olehnya itu, dari uraian singkat dan lumayan padat di atas seyogianya dapat kita benahi bersama. Bahwa pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia, bukan menumbuhkan kemapanan.
Penulis: Burhan SJ
Komentar