SINJAI, Jendela Satu— Sosok Kasat Intel Polres Sinjai, Hasan Loan mengawal proses aksi unjuk rasa Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (DPC PMII) Kabupaten Sinjai.Polisi yang berpangkat AKP ini dengan taktiknya menjaga berlangsungnya aksi unjuk rasa.
Unjuk rasa dilakukan PMII di dua tempat, diantaranya Polres Sinjai dan Kantor DPRD.
Dengan keteguhan, AKP Hasan Loan nampak berdiri tegak dihadapan massa aksi.
Dalam pengawalnya, AKP Hasan tidak menggunakan seragam lengkapnya.
Ia hamya menggunakan baju kaos biasa berwarna hitam.
Ia juga menggunakan kaca mata hitam dan juga henset.
Tatapan AkP Hasan tertuju pada gerakan massa aksi.
“Yang paling penting adalah ketenangan dan keamanan massa aksi saat unjuk rasa berlangsung,” singkatnya.
Sebelumnya, PMII menduga adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai, Selasa (10/03/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “Dapur Tak Layak Hentikan Beroperasi” dan “Maling Berkedok Gizi”.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda.
Ketua PMII Cabang Sinjai Amar Amrullah Asikin mengatakan, program MBG pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat dan memperhatikan pemenuhan gizi generasi muda. Namun, menurut dia, apabila dalam pelaksanaannya muncul dugaan penyimpangan, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Kami hadir membawa suara masyarakat Kabupaten Sinjai. Program Makan Bergizi Gratis seharusnya membantu rakyat dan memperhatikan gizi generasi muda. Namun jika dalam pelaksanaannya muncul dugaan penyimpangan, hal itu tidak boleh dibiarkan,” kata Amar dalam orasinya.
PMII Sinjai menyampaikan tiga tuntutan dalam aksi tersebut.
Pertama, meminta agar operasional dapur Program MBG di Kabupaten Sinjai dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
kedua,PMII Sinjai mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengelolaan program MBG di Kabupaten Sinjai.
dan PMII juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Di Kabupaten Sinjai, hingga saat ini tercatat sebanyak 24 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri.
Komentar