SINJAI, Jendela Satu— Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya (Cagora) menegaskan sikap kritis terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi kaum pekerja dan dunia pendidikan di Indonesia saat ini, Senin (04/05/2026).Melalui pernyataan resminya, HMI Cagora menganggap bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin keadilan sosial, khususnya bagi buruh dan kelompok masyarakat rentan.
Bagi HMI, May Day bukan sekadar agenda seremonial tahunan yang diperingati dengan euforia simbolik, melainkan momentum refleksi kolektif atas panjangnya sejarah perjuangan kelas pekerja dalam merebut hak-hak dasarnya. Namun, di tengah kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi digital, realitas yang dihadapi buruh justru menunjukkan wajah baru eksploitasi yang semakin kompleks dan sistemik.
Fenomena ketidakpastian kerja (job insecurity), maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta ekspansi model gig economy telah menciptakan kondisi kerja yang rentan dan minim perlindungan. Banyak pekerja berada dalam situasi tanpa jaminan sosial yang memadai, upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup layak, serta jam kerja yang eksploitatif. Dalam situasi ini, buruh kerap ditempatkan sebagai komoditas ekonomi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dilindungi.
Di sisi lain, persoalan pendidikan sebagai hak dasar warga negara juga menghadapi tantangan serius. HMI menyoroti semakin menguatnya praktik komersialisasi pendidikan yang berdampak pada menyempitnya akses masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga buruh dan kelompok ekonomi lemah. Biaya pendidikan yang terus meningkat, ketimpangan kualitas antar wilayah, serta orientasi pendidikan yang cenderung mencetak tenaga kerja murah menjadi indikasi bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada pembebasan dan pemberdayaan manusia.
“Ketika pendidikan menjadi mahal dan kerja semakin tidak pasti, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan generasi hari ini, tetapi juga masa depan bangsa secara keseluruhan,” demikian yang di utarakan oleh Muhammad Yasin (Ketua Umum).
Sebagai organisasi yang berlandaskan nilai keislaman dan keilmuan, HMI memandang bahwa ketidakadilan terhadap buruh serta komersialisasi pendidikan merupakan bentuk nyata kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara, dalam hal ini pemerintah, dinilai belum mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak secara nyata kepada rakyat kecil.
Dalam pernyataan sikapnya, Yasin Ketua HMI Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya menyampaikan sejumlah tuntutan strategis sebagai bentuk keberpihakan terhadap buruh dan masa depan pendidikan nasional. Tuntutan tersebut meliputi penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi tenaga kerja, desakan penetapan upah hidup layak yang sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, serta perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja informal dan sektor gig economy yang selama ini cenderung terabaikan.
Selain itu, HMI juga mendorong terwujudnya sistem jaminan sosial universal yang adil dan merata, serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap serikat buruh. Kebebasan berserikat dan menyampaikan aspirasi dinilai sebagai bagian fundamental dari demokrasi yang harus dijamin oleh negara tanpa intimidasi.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti otomasi dan kecerdasan buatan, HMI menekankan pentingnya kebijakan transisi yang adil agar perubahan tersebut tidak justru mengorbankan kaum pekerja. Transformasi ekonomi harus diiringi dengan perlindungan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, bukan sebaliknya memperluas ketimpangan.
Lebih lanjut, HMI juga mengangkat isu kesetaraan gender di tempat kerja, dengan menuntut penghapusan diskriminasi dalam upah dan kesempatan karier bagi perempuan. Menurut HMI, keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa adanya kesetaraan yang nyata di semua sektor, termasuk dunia kerja.
Dalam sektor pendidikan, HMI secara tegas menuntut penyelenggaraan pendidikan yang gratis, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Komersialisasi pendidikan harus dihentikan karena telah mempersempit akses masyarakat miskin terhadap hak pendidikan. HMI juga menolak sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada penciptaan tenaga kerja murah, dan mendorong pendidikan yang bersifat membebaskan, memanusiakan manusia, serta membangun kesadaran kritis.
HMI menegaskan bahwa buruh adalah tulang punggung perekonomian bangsa, sementara pendidikan merupakan fondasi utama peradaban. Ketika keduanya diabaikan, maka bangsa ini sedang menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan masa depannya.
Sebagai penutup, HMI Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan dan tidak akan berhenti bersuara.
“Jika tuntutan ini tidak didengar, maka kami akan terus bergerak, bersatu, dan melawan segala bentuk ketidakadilan demi terwujudnya keadilan sosial yang sejati,” tegasnya.
Komentar