BONE, Jendela Satu — Rapat teknis yang digelar Pemerintah Kabupaten Bone sedianya menjadi momentum intervensi program stunting dan kemiskinan ekstrem.Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan masalah mendasar, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) disinyalir belum sepenuhnya mutakhir.
Hal tersebut disampaikan oleh Serikat Mahasiswa Islam Indonesia (SEMMI) Cabang Bone.
Menurut SEMMI Cabang Bone warga rentan miskin di pelosok desa kerap luput dari jangkauan bantuan. Sementara itu, keluarga yang secara ekonomi sudah mapan justru tetap terdaftar sebagai penerima manfaat.
Fenomena “salah sasaran” ini memicu kecemburuan sosial dan memperlambat target pengentasan kemiskinan daerah.
Berdasarkan data historis, Kabupaten Bone memang memikul beban angka kemiskinan yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Upaya verifikasi dan validasi data yang lambat di tingkat desa/kelurahan dituding menjadi akar masalah.
“Saya sering melihat ada warga yang rumahnya sudah permanen dan punya kendaraan, tapi masih dapat bantuan. Sementara tetangganya yang secara ekonomi rentan dan rumahnya hampir roboh justru tidak terdata,” ungkap Azrar, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga SEMMI Cabang Bone, Jumat (22/05/2026).
Azrar menambahkan, lambatnya pembaruan data membuat program intervensi spesifik seperti pembagian pangan bergizi untuk menekan angka stunting menjadi kurang efektif, karena tidak menyasar lokus yang tepat.
“Ego sektoral dan kendala geografis menjadi tantangan berat bagi Pemkab Bone dalam menyatukan persepsi lewat rapat terpadu. Proses verifikasi di tingkat desa sering kali subjektif dan rentan intervensi politik lokal berbasis kekerabatan,” ujarnya.
Azrar juga menyebut Bone merupakan salah satu kabupaten terluas di Sulsel. Akses ke desa terpencil menyulitkan petugas melakukan pemutakhiran data secara real-time.
“Sering terjadi jeda waktu yang lama antara data yang diusulkan daerah dengan SK penetapan dari Kementerian Sosial,” tandasnya.
Komentar