MAKASSAR, Jendela Satu— Aliansi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait persoalan krisis Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kota Makassar pada Senin (14/9/2026).Aksi ini dipicu oleh keprihatinan bersama perwakilan lembaga kemahasiswaan dan elemen mahasiswa STIEM Bongaya terhadap tingginya keluhan publik mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
Massa aksi mengawali pergerakannya di pertigaan Jalan Sultan Alauddin–Jalan A. P. Pettarani, sebelum akhirnya bergeser menuju area Flyover Makassar untuk bergabung dengan Aliansi Mahasiswa Wira Bhakti. Pemilihan kedua lokasi strategis tersebut bertujuan agar aspirasi mengenai persoalan BBM dan LPG subsidi dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas maupun pihak-pihak terkait.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya menyatakan bahwa isu utama “Makassar Krisis Migas” diangkat sebagai respons langsung atas fenomena antrean panjang kendaraan yang terjadi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta keterbatasan pasokan LPG 3 Kg di tingkat pengecer.
“Keresahan masyarakat terhadap akses BBM dan LPG 3 Kg menunjukkan adanya persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius. Antrean panjang di SPBU dan sulitnya warga mendapatkan LPG 3 Kg menjadi alasan utama kami menyuarakan kondisi ini untuk mendorong solusi yang konkret,” ujar perwakilan aksi tersebut.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, persoalan distribusi energi subsidi masih dirasakan langsung oleh warga Kota Makassar. Meski situasi di beberapa titik SPBU mulai mengarah normal, dampak antrean kendaraan yang sebelumnya dilaporkan mengular hingga lebih dari satu kilometer masih menyisakan masalah logistik.
Menanggapi langkah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Selatan yang menerbitkan surat imbauan penanganan antrean kepada Pertamina, aliansi mahasiswa menilai upaya tersebut belum menyentuh akar permasalahan. Secara khusus, mahasiswa mengkritik rencana penerapan kebijakan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM subsidi.
Kebijakan pembatasan plat kendaraan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan beban baru bagi warga yang membutuhkan akses energi harian. Aliansi menegaskan bahwa fokus pemerintah dan pihak regulator seharusnya tertuju pada penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, serta pengawasan ketat di lapangan, bukan membatasi akses beli masyarakat.
Selain persoalan BBM, kondisi penyaluran LPG 3 Kg di kawasan pemukiman warga turut disorot. Di Kecamatan Panakkukang, warga dilaporkan harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan gas tabung melon, di mana stok pasokan sekitar 100 tabung sering kali habis dalam rentang waktu singkat. Selain kelangkaan, aliansi juga menemukan indikasi pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan harga jual di pasaran yang menembus kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung.
Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya menyimpulkan bahwa rentetan peristiwa ini mengindikasikan gangguan serius pada tata kelola pasokan, skema distribusi, dan fungsi pengawasan energi di tingkat daerah yang memerlukan evaluasi mendasar dari pemangku kebijakan.
Komentar